Sriwijayatimes id OKU Timur, – Temuan mengejutkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa puluhan paket proyek di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten OKU Timur terjebak dalam pelanggaran serius.
Proyek-proyek tersebut disinyalir tidak memiliki Design Mix Formula (DMF) dan Job Mix Formula (JMF), serta gagal menjalani pengujian slump test yang krusial.
Hal ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang mencakup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan instansi terkait lainnya.
Dari evaluasi terhadap 26 paket pekerjaan infrastruktur, seluruhnya terbukti cacat administratif, tanpa adanya DMF dan JMF yang menjadi syarat mutlak.
Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 16/SE/DC/2020, sebelum pengecoran dilakukan, pengukuran slump sesuai SNI 1972:2008 wajib dilaksanakan.
Namun, hasil reviu menunjukkan tidak ada satu pun paket yang melampirkan hasil slump test.
Kondisi ini jelas diduga melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta berbagai peraturan teknis lainnya. Akibatnya, tujuan pengadaan yang berkaitan dengan umur ekonomis pekerjaan fisik terancam gagal.
Bukan hanya itu, BPK juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Kepala Dinas Perkim, serta kurangnya ketelitian dari PPTK dan Pengawas Lapangan dalam menjalankan tugas mereka.
“Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang ketat telah menciptakan celah besar dalam pelaksanaan proyek,” tegas laporan BPK.
DMF dan JMF adalah formula esensial dalam pembuatan campuran beton yang berkualitas. Proses ini melibatkan tahapan rumit yang harus dilakukan dengan cermat.
Slump Test, di sisi lain, menentukan konsistensi adukan beton dan sangat berpengaruh pada keberhasilan proyek.
Tanpa pengujian yang rutin dan berkala, kualitas beton yang dihasilkan berisiko tidak memenuhi standar, berpotensi mengakibatkan kerugian besar dalam jangka panjang.
Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap prosedur teknis bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan jaminan atas keberhasilan dan keamanan infrastruktur yang dibangun. Jika pengawasan dan pelaksanaan tidak ditingkatkan, masa depan proyek infrastruktur di OKU Timur terancam hancur,tidak sesuai dengan fisi misi Bupati Lanosin OKU Timur Maju Lebih Mulia.(RB)
