Sriwijayatimes. Id I OKU Timur – Menanggapi adanya isu yang beredar di masyarakat bahwa salah satu kandidat melakukan manuver politik dengan mem-“Borong” Partai Politik (Parpol) dibantah oleh pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur H Lanosin ST dan HM Adi Nugraha Purna Yudha SH (Enos-Yudha).
Menurut pasangan tersebut, tidak ada istilah “borong” partai dalam politik mengingat seluruh kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan simpati dan dukungan partai. Terlebih saat paparan visi misi dan pendaftaran ke partai seluruh kandidat bersamaan.
“Jadi tidak ada istilah “Borong” partai. Karena sebelum partai menentukan dukungan, mereka terlebih dahulu akan melakukan pembahasan dan rapat internal serta survey ke masyarakat untuk mengetahui elektabilitas dan popularitas masing-masing kandidat sebelum menentukan dukungan,” katanya.
Jadi katanya, seluruh kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dukungan. Hanya bagaimana masing-masing kandidat melakukan pendekatan dan lobi politik dengan partai untuk mengusung dalam Pilkada dan yang lebih penting adalah visi misi yang diusung yang sejalan dengan partai politik.
“Partai politik juga ingin mendukung dan mengusung calon yang memiliki kemungkinan menang besar. Tidak mungkin Partai Politik akan bertaruh mendukung Bacalon yang memiliki kemungkinan kecil untuk menang,” katanya.
Sebenarnya lanjut Lanosin, dalam memberikan dukungan Parpol terlebih dahulu akan melakukan survey kandidat mana yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi dan memiliki peluang untuk menang lebih besar.
Seperti halnya wilayah OKU dan OKU Selatan, kandidat yang akan maju memiliki elektabilitas tinggi dan kemungkinan menang cukup besar sehingga parpol “berbondong-bondong” memberikan dukungan kepada calon terkuat.
“Jadi tidak ada istilah “borong” partai dalam Pilkada karena parpol sebelum memberikan dukungan akan melihat calon mana yang memiliki peluang untuk menang,” katanya.
Kemudian pasangan Enos-Yudha juga membahas mengenai politik dinasti. Politik dinasti adalah politik yang dijalankan sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik kata dia, lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.
“Sementara baik saya maupun pak Yudha, bukan ditunjuk melainkan mencalonkan diri. Dan yang menentukan apakah kami akan memimpin atau tidak adalah masyarakat. Jadi tidak ada istilah Politik dinasti karena negara kita memiliki paham demokrasi yang semuanya berakar pada masyarakat. Kekuasaan sepenuhnya ada di tangan masyarakat. Yang memilih masyarakat. KPU hanya sebagai penyelenggara saja. Jadi tidak ada istilah pengkondisian karena yang menentukan adalah masyarakat,” katanya.(ipung)
